PORPROV XII NTB Diwarnai Berbagai Polemik, EK-LMND Mataram Desak Evaluasi Total dan Pencopotan Ketua KONI NTB
BERITA
Humas LMND
7/22/20262 min read
Mataram, 21 Juli 2026 – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Mataram menilai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 telah menunjukkan lemahnya tata kelola organisasi olahraga di bawah kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB. Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan ajang olahraga terbesar di NTB tersebut dinilai mencederai prinsip sportivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggaraan olahraga daerah.
Sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan PORPROV, mulai dari sengketa hasil pertandingan di berbagai cabang olahraga, protes dari kontingen peserta, keputusan perangkat pertandingan yang dipersoalkan, keterlambatan pembaruan klasemen perolehan medali, hingga belum tuntasnya penyelesaian sengketa pada sejumlah cabang olahraga, menunjukkan buruknya manajemen penyelenggaraan kompetisi.
Ketua EK-LMND Mataram, Bung Rangga, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kendala teknis semata. Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi mencerminkan lemahnya koordinasi, pengawasan, serta kesiapan penyelenggara dalam memastikan pelaksanaan PORPROV berjalan secara profesional.
"PORPROV seharusnya menjadi ruang pembinaan atlet, ajang memperkuat persatuan daerah, sekaligus wadah menjunjung tinggi nilai sportivitas. Namun yang terjadi justru berbagai polemik yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan olahraga di NTB," tegas Rangga.
Ia menilai lambatnya penyelesaian sengketa yang melibatkan sedikitnya belasan cabang olahraga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian persoalan selama kompetisi tidak berjalan secara efektif. Kondisi tersebut berpotensi merugikan para atlet yang telah mempersiapkan diri untuk berkompetisi secara adil.
Lebih lanjut, EK-LMND Mataram menegaskan bahwa Ketua KONI NTB harus bertanggung jawab secara moral maupun organisatoris atas berbagai persoalan yang terjadi. Sebagai pimpinan lembaga, Ketua KONI memiliki tanggung jawab penuh terhadap kualitas penyelenggaraan PORPROV.
"Apabila penyelenggaraan ajang olahraga sebesar PORPROV saja tidak mampu dikelola secara profesional, maka publik memiliki alasan untuk mempertanyakan kapasitas kepemimpinan KONI NTB. Berbagai polemik yang terjadi telah mencoreng citra olahraga Nusa Tenggara Barat," lanjutnya.
Atas dasar itu, EK-LMND Mataram mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PORPROV XII NTB Tahun 2026 sekaligus mengambil langkah-langkah perbaikan agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan kegiatan olahraga di masa mendatang.
Adapun tuntutan yang disampaikan EK-LMND Mataram sebagai berikut:
Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PORPROV XII NTB Tahun 2026.
Meminta pembentukan tim independen untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran dan maladministrasi selama pelaksanaan PORPROV.
Mendesak penyelesaian secara transparan terhadap seluruh sengketa pertandingan yang masih berlangsung di berbagai cabang olahraga.
Mendesak pencopotan Ketua KONI NTB sebagai bentuk pertanggungjawaban atas buruknya penyelenggaraan PORPROV XII NTB.
Rangga menegaskan bahwa olahraga harus dikelola berdasarkan prinsip sportivitas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Menurutnya, pembinaan atlet tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya tata kelola organisasi maupun kepentingan tertentu yang justru merusak kepercayaan publik terhadap dunia olahraga.
"Marwah olahraga NTB harus dijaga. Atlet tidak boleh menjadi korban dari buruknya tata kelola penyelenggaraan. Momentum ini harus menjadi bahan evaluasi agar pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat berjalan lebih profesional, berkeadilan, dan berpihak pada kemajuan prestasi atlet daerah," tutup Rangga.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id