PORPROV XII NTB Diwarnai Polemik, LMND Mataram Desak Pemprov Evaluasi Total KONI NTB

BERITA

Humas LMND

7/25/20262 min read

Mataram, 23 Juli 2026 – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai berbagai sorotan akibat sejumlah polemik yang mencuat sepanjang penyelenggaraan. Ajang yang semestinya menjadi ruang pembinaan atlet dan penguatan prestasi olahraga daerah justru diwarnai sengketa hasil pertandingan, persoalan administrasi atlet, hingga protes dari sejumlah kontingen. Menyikapi kondisi tersebut, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Mataram mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB sebagai penanggung jawab penyelenggaraan PORPROV XII.

Ketua EK-LMND Mataram, Rangga, menilai berbagai persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar dinamika dalam sebuah kompetisi olahraga, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola penyelenggaraan event olahraga di daerah.

"PORPROV kali ini dipenuhi berbagai polemik dan kontroversi. Mulai dari sengketa hasil pertandingan, persoalan administrasi atlet, hingga protes dari berbagai kontingen. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis, tetapi menjadi alarm atas buruknya tata kelola penyelenggaraan olahraga di NTB," tegas Rangga.

Menurutnya, apabila berbagai persoalan tersebut terus dianggap sebagai hal yang lumrah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas KONI NTB, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat.

"PORPROV seharusnya menjadi panggung sportivitas, persaudaraan, dan pembinaan atlet, bukan justru menjadi arena yang dipenuhi konflik dan ketidakpastian. Jika event olahraga tingkat provinsi saja masih diwarnai berbagai kisruh, maka publik tentu berhak mempertanyakan kesiapan NTB dalam mengelola agenda olahraga yang lebih besar," lanjutnya.

EK-LMND Mataram menegaskan Pemerintah Provinsi NTB tidak boleh bersikap pasif dan membiarkan polemik tersebut berlalu tanpa penyelesaian. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan PORPROV XII serta membentuk tim evaluasi yang independen untuk mengusut berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Rangga menambahkan, evaluasi tersebut penting agar penyelenggaraan olahraga di NTB ke depan semakin profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip sportivitas. Menurutnya, pembinaan olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada pelaksanaan event, tetapi juga harus memastikan sistem penyelenggaraan berjalan secara adil dan akuntabel.

Terlebih, NTB telah ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Karena itu, berbagai persoalan yang terjadi dalam PORPROV XII harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang dalam penyelenggaraan event olahraga berskala nasional.

"Momentum ini harus menjadi titik pembenahan tata kelola olahraga di NTB. Pemerintah daerah harus berani melakukan evaluasi secara objektif demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan pembinaan atlet berjalan dengan baik menuju PON 2028," tutup Rangga.