Purbaya Dicopot, Ke Mana Arah Kebijakan Ekonomi Nasional?
OPINI
Naufal D. Salsabila (Bendahara Umum)
9/14/20263 min read
Pergantian Menteri Keuangan hampir tidak pernah sekadar soal pergantian orang. Ketika Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 14 September 2026, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya mengapa Purbaya diganti, tetapi ke mana arah kebijakan ekonomi nasional setelahnya.
Purbaya baru sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan. Ia masuk menggantikan Sri Mulyani dengan pendekatan yang lebih berani mendorong pertumbuhan. Namun satu tahun kemudian, situasi ekonomi menghadirkan sejumlah persoalan. Rupiah mengalami tekanan, defisit fiskal membesar, muncul ketegangan dalam koordinasi kebijakan likuiditas dengan Bank Indonesia, sementara dua lembaga pemeringkat menurunkan outlook kredit Indonesia dari positif menjadi negatif. Reuters juga mencatat kontroversi mengenai rencana Danantara menyetor Rp120 triliun kepada negara, yang kemudian dibantah oleh pimpinan Danantara karena rencana tersebut disebut belum pernah dibahas.
Di tengah situasi tersebut, pilihan terhadap Suahasil Nazara menarik untuk diperhatikan. Pemerintah tidak mengambil figur baru dari luar Kementerian Keuangan. Suahasil justru merupakan orang yang sudah lama berada di dalam mesin fiskal negara dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Setelah dilantik, pesan yang disampaikannya pun sangat berbeda tekanannya: menjaga kredibilitas APBN dan memastikan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.
Sebenarnya arah tersebut bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul setelah Purbaya dicopot. Sejak sebelum pergantian, Suahasil sudah menyampaikan bahwa defisit APBN 2027 dirancang sekitar 2,4 persen dari PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan batas defisit 2,85 persen yang direncanakan untuk 2026. Suahasil secara terbuka mengatakan bahwa penurunan defisit tersebut diperlukan untuk memberikan sinyal kepada pasar bahwa pengelolaan APBN tetap kredibel.
Dengan demikian, pergantian Purbaya dapat dibaca sebagai tanda adanya koreksi terhadap cara kebijakan fiskal dijalankan. Bukan berarti agenda pertumbuhan dihentikan. Namun, keberanian melakukan ekspansi fiskal tampaknya mulai ditempatkan di bawah tuntutan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas, kredibilitas APBN dan kepercayaan pasar.
Masalahnya, menjaga defisit di bawah 3 persen terdengar sederhana di atas kertas, tetapi tidak sesederhana itu dalam praktik. Negara tetap membutuhkan anggaran besar untuk pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, industrialisasi, perlindungan sosial, energi dan berbagai program pembangunan. Pada saat yang sama, ruang fiskal tidak tak terbatas. Maka pertanyaan pentingnya adalah: kalau belanja negara harus lebih disiplin, dari mana sumber pembiayaan pembangunan akan diperoleh?
Di sinilah Danantara, BUMN dan investasi swasta menjadi semakin penting dalam arsitektur ekonomi nasional. Negara tampaknya tidak ingin seluruh beban pembangunan diletakkan di atas APBN. Aset negara dan investasi diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan sekaligus mesin pertumbuhan baru. Bahkan sebelumnya Purbaya sendiri pernah mengkritik bagaimana dividen BUMN dikelola Danantara, termasuk ketika dana tersebut lebih banyak diarahkan untuk membeli surat berharga negara dibandingkan investasi ke proyek-proyek produktif.
Tetapi pola tersebut juga menyimpan persoalan. Ketika aset negara dipindahkan ke sebuah lembaga pengelola investasi, pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan aset tersebut, untuk kepentingan siapa keuntungan dihasilkan, dan bagaimana manfaatnya kembali kepada masyarakat menjadi semakin penting. Jangan sampai negara terlihat semakin aktif mengelola investasi, tetapi pada saat yang sama masyarakat justru diminta menerima pembatasan belanja publik atas nama disiplin fiskal.
Karena itu, persoalan ekonomi Indonesia hari ini sebenarnya bukan sekadar memilih antara pertumbuhan dan disiplin fiskal. Keduanya memang dibutuhkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu dibiayai dan kepada siapa hasilnya didistribusikan.
Defisit yang rendah tidak otomatis menunjukkan ekonomi yang sehat. Begitu pula pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Sebuah negara dapat memiliki angka pertumbuhan yang baik sementara pekerjaan layak semakin sulit diperoleh, upah tertahan, ketimpangan melebar, dan akses masyarakat terhadap pendidikan serta layanan publik tetap mahal.
Karena itu, jika arah baru kebijakan fiskal memang menuju konsolidasi, maka konsolidasi tersebut seharusnya dimulai dari pembenahan struktur penerimaan negara, bukan sekadar memangkas belanja. Negara perlu memperluas basis pajak secara adil, memperkuat penerimaan dari sektor-sektor ekonomi yang menikmati keuntungan besar dari sumber daya Indonesia, menutup kebocoran, serta memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi.
Yang juga tidak kalah penting adalah transparansi. Jika negara semakin mengandalkan Danantara, BUMN dan investasi sebagai mesin pertumbuhan, maka publik harus mengetahui bagaimana aset tersebut dikelola dan untuk tujuan apa. Jangan sampai alasan memperluas sumber pembiayaan pembangunan justru membuat pengelolaan kekayaan negara semakin jauh dari kontrol publik.
Pergantian Purbaya dengan Suahasil dengan demikian patut dibaca sebagai sebuah sinyal. Ada kemungkinan bahwa kebijakan ekonomi nasional sedang memasuki fase yang lebih berhati-hati: tetap mengejar pertumbuhan, tetapi dengan penekanan yang lebih besar pada kredibilitas fiskal, pengendalian defisit dan stabilitas ekonomi.
Namun stabilitas tidak boleh berhenti pada kepentingan pasar.
Sebab APBN bukan sekadar laporan keuangan negara. Di dalamnya terdapat keputusan tentang siapa yang mendapatkan subsidi, siapa yang membayar pajak, ke mana uang negara dibelanjakan, sektor mana yang mendapatkan insentif, dan pembangunan seperti apa yang diprioritaskan.
Maka setelah Purbaya dicopot, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya siapa Menteri Keuangan yang baru, melainkan untuk siapa arah baru kebijakan ekonomi ini bekerja?
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi bukan hanya apakah defisit berhasil ditekan di bawah 3 persen atau apakah pasar kembali percaya. Ukuran yang lebih penting adalah apakah APBN mampu memperkuat perekonomian nasional, membuka pekerjaan yang layak, memperluas akses pendidikan dan layanan publik, serta memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Pergantian menteri mungkin hanya berlangsung dalam satu hari. Tetapi arah kebijakan yang lahir setelahnya akan menentukan bagaimana negara mengelola uang publik dan kekayaan nasional dalam beberapa tahun ke depan.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id