Rupiah Terus Jatuh, Rakyat Terus Menderita: LMND Desak Copot Menkeu dan Gubernur BI serta Evaluasi Program Populis!
STATMENTBERITA
Humas LMND
6/4/20263 min read
Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai pemerintah telah gagal mengantisipasi tekanan ekonomi yang semakin membebani rakyat. Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.049 per dolar Amerika Serikat, membengkaknya defisit APBN, serta meningkatnya biaya hidup masyarakat menunjukkan perlunya koreksi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Ketua Umum LMND, Claudion Kanigia Sare, menyatakan bahwa jatuhnya nilai rupiah bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, melainkan persoalan yang secara langsung berdampak pada kehidupan rakyat. Pelemahan rupiah akan mendorong kenaikan harga barang impor, meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban keuangan negara.
“Ketika rupiah terus jatuh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat. Harga kebutuhan hidup naik, biaya produksi meningkat, lapangan kerja semakin tertekan, sementara pemerintah justru sibuk mempertahankan kebijakan yang membebani fiskal negara. Situasi ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang normal,” tegas Claudion Kanigia Sare.
Berdasarkan data terkini, kurs rupiah pada 4 Juni 2026 berada pada level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat, menjadi salah satu titik terlemah dalam sejarah. Pada saat yang sama, defisit APBN Januari–April 2026 telah mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen PDB. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.
Di tengah tekanan tersebut, inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan, 0,28 persen secara bulanan, dan 1,35 persen secara tahun berjalan. Meskipun cadangan devisa Indonesia masih berada pada angka USD146,2 miliar, LMND menilai kondisi ekonomi nasional memerlukan langkah-langkah luar biasa agar tidak semakin membebani rakyat.
Atas kondisi tersebut, LMND mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Menurut LMND, tim ekonomi pemerintah harus bertanggung jawab atas memburuknya berbagai indikator ekonomi dan perlunya menghadirkan strategi baru untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
“Ketika rupiah menembus level di atas Rp18.000 per dolar AS, sementara defisit APBN terus melebar dan ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah tidak bisa mempertahankan pendekatan yang sama. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan koreksi kebijakan dan penyegaran kepemimpinan ekonomi nasional,” ujar Claudion Kanigia Sare.
Selain mendesak pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, LMND juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap berbagai program prioritas yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2026, Program Makan Bergizi Gratis memperoleh anggaran sebesar Rp268 triliun. Sementara alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp34,57 triliun atau sekitar 58,03 persen dari total Dana Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026. Adapun Program Sekolah Rakyat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp24,9 triliun.
Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program tersebut mencapai Rp327,47 triliun. Angka tersebut setara dengan hampir setengah dari total defisit APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.
Menurut Claudion Kanigia Sare, LMND tidak mempersoalkan tujuan sosial dari program-program tersebut, tetapi mempertanyakan keberlanjutan fiskal dan efektivitasnya dalam menjawab persoalan mendasar ekonomi nasional.
“Kami tidak menolak program yang bertujuan membantu rakyat. Namun pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dari mana sumber pembiayaannya, bagaimana ukuran keberhasilannya, dan apa dampaknya terhadap penguatan ekonomi nasional. Jangan sampai APBN dijadikan instrumen untuk membiayai program-program populis yang menguras anggaran tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan ekonomi rakyat,” tegasnya.
LMND menilai bahwa di tengah tekanan ekonomi saat ini, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penguatan sektor-sektor produktif seperti industrialisasi nasional, pengembangan manufaktur, modernisasi pertanian, penguatan riset dan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
“Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas,” lanjut Claudion Kanigia Sare.
Atas dasar itu, LMND mendesak Presiden untuk segera mencopot Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Bagi LMND, penyelamatan ekonomi nasional tidak dapat dilakukan dengan mempertahankan kebijakan yang sama di tengah memburuknya kondisi rupiah dan meningkatnya tekanan fiskal. Negara harus berani melakukan koreksi arah pembangunan dengan memprioritaskan penguatan sektor produksi, industrialisasi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi yang berdaulat demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
lmnd.id@gmail.com
Connect
© 2026. All rights reserved. Supported by goldyproject.my.id