Tiga Peserta Latsarmil Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal, LMND Desak Evaluasi Menyeluruh

BERITASTATMENT

Humas LMND

6/25/20262 min read

Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendesak pemerintah dan Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih setelah tiga peserta dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan.

Staf Wakil Ketua Umum I Hubungan Antar Organisasi LMND, Galuh Risky, menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai kasus individual semata. Menurutnya, munculnya korban jiwa dalam program yang ditujukan untuk mencetak pengelola koperasi dan kampung nelayan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk meninjau kembali desain dan pelaksanaan program tersebut.

“LMND turut berduka cita atas meninggalnya para peserta pelatihan. Namun, peristiwa ini tidak boleh berhenti pada penyampaian belasungkawa. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik mengapa program yang ditujukan untuk menyiapkan manajer koperasi dan pengelola kampung nelayan justru telah menelan korban jiwa,” kata Galuh dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Galuh menilai pemerintah perlu membuka secara transparan hasil evaluasi terhadap penyebab meninggalnya para peserta, termasuk prosedur pemeriksaan kesehatan, standar keselamatan pelatihan, hingga mekanisme penanganan darurat yang diterapkan selama kegiatan berlangsung.

Menurutnya, penjelasan bahwa para korban meninggal akibat heat stroke, henti jantung, dan dugaan tuberkulosis belum menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat terkait kesiapan penyelenggara dalam mengantisipasi risiko kesehatan peserta.

“Justru muncul pertanyaan baru. Jika peserta telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan, bagaimana kondisi-kondisi tersebut bisa luput dari deteksi atau berkembang hingga berujung pada kematian saat pelatihan berlangsung? Ini yang harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Galuh juga mempertanyakan relevansi latihan dasar militer sebagai metode pembinaan bagi calon pengelola koperasi dan kampung nelayan. Ia menilai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola lembaga ekonomi rakyat lebih berkaitan dengan manajemen, tata kelola usaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal dibandingkan kemampuan militer.

“Kami mempertanyakan relevansi pendekatan militer dalam menyiapkan pengelola koperasi dan kampung nelayan. Disiplin memang penting, tetapi disiplin tidak identik dengan militerisasi. Yang dibutuhkan pengelola koperasi adalah kemampuan manajemen, akuntabilitas, pengelolaan usaha, dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Galuh.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan pendekatan militer sebagai jawaban atas setiap persoalan pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan program ekonomi kerakyatan harus diukur dari kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

“Jangan sampai semangat membangun ekonomi rakyat justru dibayangi oleh pendekatan yang tidak relevan dengan tujuan programnya. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan mengutamakan keselamatan peserta,” tegasnya.

LMND mendesak Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi, dan kementerian terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program Latsarmil, mempublikasikan hasil evaluasi kepada masyarakat, serta meninjau kembali model pembinaan yang digunakan bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada lagi korban jiwa dalam program-program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Galuh.