Venezuela di Bawah Kepungan: Antara Blokade Imperialis dan Realitas Ekonomi Perang

Venezuela di Bawah Kepungan: Antara Blokade Imperialis dan Realitas Ekonomi Perang

“Yankee imperialist, go home! That would be the shout springing up everywhere, if the peoples of the world could speak in unison to the United States' Empire.”

— Hugo Chávez, PBB 2006

Dari Caracas ke Washington: Bayang Panjang Intervensi

Penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada akhir 2025 menandai puncak dari dua dekade ketegangan antara Caracas dan Washington. Langkah ini bukan sekadar operasi hukum, seperti yang digambarkan Gedung Putih dengan dalih “perang melawan narkoterorisme,” tetapi bagian dari pola lama intervensi imperial.

Sejak era Monroe Doctrine (1823) hingga apa yang kini disebut “Trump Corollary,” Amerika Serikat terus memperlakukan Amerika Latin sebagai “halaman belakang”-nya. Venezuela menjadi sasaran utama karena dua alasan strategis: cadangan minyak terbesar di dunia dan posisinya sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi AS di Amerika Selatan.

Laporan AP News mencatat bahwa operasi penangkapan Maduro berlangsung cepat dan disertai dengan blokade total di wilayah pesisir Venezuela (AP News, 2026). Namun, tindakan ini segera dikritik oleh sejumlah negara di Amerika Latin dan Afrika sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan nasional.

Sanksi, Blokade, dan “Ekonomi Perang”

Perekonomian Venezuela tidak runtuh dalam ruang hampa. Sejak 2017, sanksi ekonomi Amerika Serikat telah menutup akses Venezuela terhadap sistem keuangan internasional, membekukan aset-aset negara seperti Citgo Petroleum, dan melarang ekspor minyak—sumber 90% devisa Venezuela.

Laporan Washington Office on Latin America (WOLA) menegaskan bahwa sanksi tersebut “secara signifikan memperburuk krisis kemanusiaan dan mempercepat keruntuhan ekonomi nasional” (WOLA, 2024). Akibatnya, Venezuela kehilangan kemampuan membeli bahan pangan, obat-obatan, dan peralatan industri.

Kebijakan yang sering disebut “zona ekonomi khusus” di bawah Maduro bukanlah tanda ideologis neoliberalisme, melainkan langkah taktis dalam kondisi pengepungan ekonomi. Pemerintah membuka jalur investasi asing dari Rusia, China, dan Turki untuk memperoleh mata uang keras yang dibutuhkan agar rakyat tidak kelaparan. Dalam konteks inilah, ekonomi Venezuela beroperasi sebagai ekonomi perang, bukan ekonomi pasar bebas.

Birokrasi, Korupsi, dan Keterpaksaan Politik

Tidak dapat dipungkiri, Revolusi Bolivarian juga menghadapi korupsi dan pembusukan birokratik dari dalam. Namun, menyebut seluruh aparatus negara sebagai “borjuasi merah” tanpa memahami konteks geopolitik adalah simplifikasi berbahaya.

Dalam situasi pengepungan, Maduro mempertahankan aliansi dengan militer dan kelompok bisnis tertentu sebagai bentuk realpolitik—strategi bertahan hidup untuk mencegah kudeta internal atau infiltrasi CIA, seperti yang menimpa Salvador Allende di Chile tahun 1973. Sejarawan politik Latin Amerika menyebut ini sebagai “stabilitas defensif,” yaitu kondisi di mana negara revolusioner terpaksa menunda reformasi radikal demi mempertahankan eksistensinya.

Di Balik Krisis: Daya Tahan dan Solidaritas Rakyat

Meski tekanan ekonomi dan politik begitu besar, Venezuela tetap bertahan. Laporan Human Rights Watch tahun 2025 menggambarkan situasi kemanusiaan yang sulit tetapi juga menyoroti keberlanjutan program sosial seperti subsidi pangan (CLAP), layanan kesehatan gratis, dan pendidikan dasar yang masih berjalan di berbagai wilayah pedesaan (HRW, 2025).

Lebih dari 10 juta warga Venezuela masih berpartisipasi dalam dewan komunal dan organisasi basis — bukti bahwa, di balik semua krisis, warisan Chávez tentang kedaulatan rakyat belum sepenuhnya padam. Ketika banyak negara di dunia menyerah pada tekanan ekonomi global, Venezuela menunjukkan bahwa kedaulatan bisa bertahan bahkan dalam keadaan ekstrem, meskipun dengan harga sosial yang tinggi.

Antara Prinsip dan Bertahan Hidup

Situasi Venezuela hari ini bukanlah pertarungan antara “sosialisme gagal” dan “kapitalisme penyelamat,” melainkan antara bangsa berdaulat yang terkepung dan imperium global yang menolak dunia multipolar. Maduro, dengan segala kontradiksi dan keterbatasannya, memimpin sebuah negara yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah isolasi diplomatik, blokade ekonomi, dan perang informasi yang tak henti-hentinya.

Perdebatan tentang arah Revolusi Bolivarian dan reformasi internal tetap penting, tetapi ia tidak bisa dilepaskan dari konteks pengepungan imperial. Ketika pasukan asing mendarat di tanah Venezuela, prioritas pertama bukanlah mengganti pemerintah, melainkan mempertahankan kedaulatan nasional dari pendudukan asing. Kritik terhadap Maduro hanya bermakna jika berdiri di atas penolakan total terhadap imperialisme, bukan sebagai pembuka jalan bagi kekuasaan kolonial gaya baru.

Sebagaimana dikatakan Hugo Chávez di Sidang Umum PBB tahun 2006:

“They call us extremists, since we demand total freedom in the world, equality among the peoples, and respect for the sovereignty of nations. We are rising up against the Empire, against its model of domination.”

Dan di Havana, ia menambahkan dengan keyakinan penuh:

“We spent several days there and we could see the birth of a new era … Havana was the capital of the South for a week. We have relaunched the Non-Aligned Movement to prevent hegemony and imperialism.”

Sikap Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Menanggapi agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menegaskan perlunya Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, mengambil sikap tegas atas pelanggaran kedaulatan tersebut. LMND juga menegaskan perlunya penguatan politik luar negeri bebas aktif sebagai instrumen nyata untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan kedaulatan bangsa-bangsa.

Firmanio Belida, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Eksekutif Nasional LMND, menyatakan:

“Indonesia tidak boleh menjadi penonton ketika imperialisme kembali menunjukkan wajah lamanya. Politik bebas aktif harus diwujudkan dalam tindakan konkret—mendorong penghentian agresi, membuka jalur diplomasi kemanusiaan, dan memperkuat solidaritas global dengan rakyat Venezuela. Inilah ujian sejati bagi komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.”

Penutup

Era baru yang dibicarakan Chávez itu kini tengah diuji di Caracas, bukan di ruang pidato diplomatik, tetapi di jalanan, di dapur rakyat, di ladang-ladang komunal, dan di barisan panjang rakyat yang menolak menyerah pada kelaparan maupun pendudukan. Venezuela hari ini adalah cermin bahwa martabat nasional tidak dapat diblokade, dan bahwa revolusi yang sejati bukan hanya melawan musuh di luar, tetapi juga melawan keputusasaan di dalam.